Lewati ke konten utama

Hukum, HAM, dan Yustisi

Berita hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia di sektor Hukum, HAM, dan Yustisi, dikumpulkan dan saling ditautkan oleh Peta Hukum.

Berita Hukum, HAM, dan Yustisi

Lihat di daftar berita
Seleksi Hakim Agung 2026 di Tengah Kritik Antara Prosedur dan Integritas Hukum, HAM, dan Yustisi

Seleksi Hakim Agung 2026 di Tengah Kritik Antara Prosedur dan Integritas

Proses seleksi Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc tahun 2026 yang dilakukan KY dan disetujui DPR menuai kritik terkait transparansi, integritas, p...
Seleksi Mandiri PMB Unsoed yang Tidak Mandiri Hukum, HAM, dan Yustisi

Seleksi Mandiri PMB Unsoed yang Tidak Mandiri

KPK menetap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat, 21 Agustus lalu, telah menetapkan status tersangka pada 6 (enam) orang yang terja...
Rekeningku diblokir, Suaraku dibungkam: Menilik Kewenangan Pemblokiran Rekening oleh Bank Mandiri Hukum, HAM, dan Yustisi

Rekeningku diblokir, Suaraku dibungkam: Menilik Kewenangan Pemblokiran Rekening oleh Bank Mandiri

Pemblokiran rekening Supriyono senilai Rp80,9 juta oleh Bank Mandiri atas permintaan aparat penegak hukum memunculkan polemik mengenai dasar...
Demo di Bundaran HI: Boleh atau Tidak? Hukum, HAM, dan Yustisi

Demo di Bundaran HI: Boleh atau Tidak?

Demonstrasi mahasiswa bertajuk #MerebutKemerdekaan pada 18 Agustus 2026 gagal mencapai Bundaran HI setelah tertahan barikade polisi di depan...
KPK Tetapkan 8 Tersangka Dugaan Pemerasan Izin Tinggal WNA, Ditaksir Rp145,5 Miliar Hukum, HAM, dan Yustisi

KPK Tetapkan 8 Tersangka Dugaan Pemerasan Izin Tinggal WNA, Ditaksir Rp145,5 Miliar

Direktorat Jenderal Imigrasi melantik 13 pejabat tinggi pada Senin (22/6/2026) untuk mengisi sejumlah kursi yang kosongtermasuk Kepala Kanwi...
MK Uji Konstitusionalitas KUHAP Baru, Sorotan Jatuh pada Batas Advokat dan Lembaga Bantuan Hukum Hukum, HAM, dan Yustisi

MK Uji Konstitusionalitas KUHAP Baru, Sorotan Jatuh pada Batas Advokat dan Lembaga Bantuan Hukum

Mahkamah Konstitusi (MK) tengah menguji gelombang gugatan terhadap KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025). Yang paling disorot, Perkara Nomor 104...