Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2014

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Peraturan Pemerintah
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:78
Tahun
:2014
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:14 Oktober 2014
Tanggal Pengundangan
:14 Oktober 2014
Tanggal Berlaku
:14 Oktober 2014
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 2014 No. 246, TLN No. 5598, LL SETNEG : 19 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/5521/pp-no-78-tahun-2014
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Hukum, HAM, dan Yustisi
Subsektor
:
Hukum Administrasi Negara
Sub Subsektor
:
Peradilan Tata Usaha Negara
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Poitik Hukum Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T)

Hirwandi, M, Yusdianto, Yusdianto, Triono, Agus, Perbawati, Candra, Firmansyah, Ade Arif
Muhammadiyah Law Review Vol. 9 No. 2 2025
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.24127/mlr.v9i2.4240
Detail Sumber

DILEMA PENEGAKAN HUKUM PENAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA TANPA IZIN PADA PERTAMBANGAN SKALA KECIL

Ahmad Redi
Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Vol. 5 No. 3 2016
12 Peraturan Terhubung DOI: 10.33331/rechtsvinding.v5i3.152
Detail Sumber

LEGAL POLICY ON REGULATING THE ACCELERATION OF DEVELOPMENT IN DISADVANTAGED REGIONS IN THE IMPLEMENTATION OF NATIONAL DEVELOPMENT WITH A COLLABORATIVE GOVERNANCE APPROACH

Jenar, Saptono
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 7 No. 2 2023
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.23920/jbmh.v7i2.735
Detail Sumber

Sinkronisasi Hukum Pengisian Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Winarto, Budi
IBLAM Law Review Vol. 6 No. 1 2026
16 Peraturan Terhubung DOI: 10.52249/ilr.v6i1.665
Detail Sumber

PENGATURAN PENGGUNAAN DANA DESA BERDASARKAN UU HKPD

Jenar, Saptono, Nurlaela, Luthfiyah, Sabil , M. Asnawi, Ganmawati, Aisyah, Ma'ani, Hasman
IBLAM Law Review Vol. 4 No. 2 2024
18 Peraturan Terhubung DOI: 10.52249/ilr.v4i2.379
Detail Sumber

THE JURIDICAL BASIS OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 3 YEAR 2014 ON ACCELARATION DEVELOPMENT OF DISVANTAGED REGIONS REVIEW FROM THE PERSPECTIVE OF VALIDITY THEORY (Geltung)

Jenar , Saptono, Harvelian, Agnes
IBLAM Law Review Vol. 1 No. 2 2021
12 Peraturan Terhubung DOI: 10.52249/ilr.v2i2.14
Detail Sumber

Berita Terkait

Seleksi Hakim Agung 2026 di Tengah Kritik Antara Prosedur dan Integritas
07 Sep 2026

Seleksi Hakim Agung 2026 di Tengah Kritik Antara Prosedur dan Integritas

Proses seleksi Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc tahun 2026 yang dilakukan KY dan disetujui DPR menuai kritik terkait transparansi, integritas, partisipasi publik, serta potensi konflik kepentingan. Berbagai pihak mendorong perbaikan mekanisme seleksi untuk memastikan terpilihnya hakim yang independen dan berintegritas.

Baca selengkapnya
Seleksi Mandiri PMB Unsoed yang Tidak Mandiri
03 Sep 2026

Seleksi Mandiri PMB Unsoed yang Tidak Mandiri

KPK menetap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat, 21 Agustus lalu, telah menetapkan status tersangka pada 6 (enam) orang yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi penerimaan mahasiswa baru (PMB) di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed). Duduk perkara yang melatarbelakangi dugaan tindak pidana korupsi gratifikasi dan pemerasan ialah ditemukannya peristiwa yang terbagi menjadi 3 (tiga) kluster, kluster pertama, penerimaan uang pendaftaran dari orang tua calon mahasiswa baru FK, kedua, penerimaan gratifikasi dan pembelian tiga bidang tanah, dan ketiga, pengaturan kuota seleksi dan “mahar” pendaftaran dalam proses seleksi PMB jalur mandiri yang disepakati dengan para pengepul.

Baca selengkapnya
Rekeningku diblokir, Suaraku dibungkam: Menilik Kewenangan Pemblokiran Rekening oleh Bank Mandiri
26 Agt 2026

Rekeningku diblokir, Suaraku dibungkam: Menilik Kewenangan Pemblokiran Rekening oleh Bank Mandiri

Pemblokiran rekening Supriyono senilai Rp80,9 juta oleh Bank Mandiri atas permintaan aparat penegak hukum memunculkan polemik mengenai dasar hukum dan mekanisme yang digunakan. Kepolisian menyebut tindakan tersebut sebagai penundaan transaksi selama lima hari berdasarkan UU TPPU dan UU P2SK, sementara YLBHI menilai terdapat persoalan dalam penerapan dasar hukum serta prosedurnya.

Baca selengkapnya
Demo di Bundaran HI: Boleh atau Tidak?
20 Agt 2026

Demo di Bundaran HI: Boleh atau Tidak?

Demonstrasi mahasiswa bertajuk #MerebutKemerdekaan pada 18 Agustus 2026 gagal mencapai Bundaran HI setelah tertahan barikade polisi di depan Gedung UOB. Mahasiswa menegaskan telah memenuhi kewajiban pemberitahuan aksi, sementara polisi menjelaskan keberatannya murni soal pertimbangan teknis lalu lintas, bukan larangan dalam undang-undang. Hingga kini, pertanyaan apakah demo di Bundaran HI sebenarnya boleh atau tidak masih menjadi perdebatan yang belum terjawab secara resmi.

Baca selengkapnya
KPK Tetapkan 8 Tersangka Dugaan Pemerasan Izin Tinggal WNA, Ditaksir Rp145,5 Miliar
02 Jul 2026

KPK Tetapkan 8 Tersangka Dugaan Pemerasan Izin Tinggal WNA, Ditaksir Rp145,5 Miliar

Direktorat Jenderal Imigrasi melantik 13 pejabat tinggi pada Senin (22/6/2026) untuk mengisi sejumlah kursi yang kosongtermasuk Kepala Kanwil Imigrasi Jawa Barat dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat setelah pejabat sebelumnya terjerat operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada awal Juni 2026. OTT itu mengusut dugaan pemerasan dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing dengan nilai dugaan keuntungan sekitar Rp145,5 miliar dan menyeret delapan tersangka, di antaranya mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.