Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan Penghapusan Dan Penggabungan Daerah

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Data tidak tersedia
Bentuk Peraturan
:Data tidak tersedia
Instansi / Pemrakarsa
:Data tidak tersedia
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:PP
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:78
Tahun
:2007
Tempat Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Pengundangan
:Data tidak tersedia
Tanggal Berlaku
:Data tidak tersedia
Status
:Data tidak tersedia
Bahasa
:Data tidak tersedia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:Data tidak tersedia
URL Sumber
:Data tidak tersedia
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Hukum, HAM, dan Yustisi
Subsektor
:
Hukum Perdata
Sub Subsektor
:
Hukum Perikatan & Perjanjian
Dokumen (Lampiran)
: File tidak tersedia

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!

Paper Terkait

The Pemekaran Wilayah di Indonesia Pasca Reformasi dalam Rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah: Indonesia

Marfuah, Nofrizal
UIR LAW REVIEW Vol. 9 No. 2 2025
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.25299/uirlrev.2025.vol9(2).24396
Detail Sumber

Analisis Sengketa Batas Wilayah dan Urgensi Integrasi Kebijakan Konstitusional untuk Stabilitas Daerah

Angelo, Wegel Rafael
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol. 4 No. 1 2026
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.5281/zenodo.18001622
Detail Sumber

Tinjauan Yuridis Pemekaran Wilayah Daerah Provinsi Berkaitan Dengan Wacana Pemekaran Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)

Ama, Jefrianus Tamo
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol. 3 No. 1 2025
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.5281/zenodo.14620231
Detail Sumber

Formation of New Autonomous Regions in The Indonesian Constitutional System

Kholifatul Umam, Tubagus Fadli, Fuqoha, Fuqoha
LEGAL BRIEF Vol. 14 No. 4 2025
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.35335/legal.v14i4.1430
Detail Sumber

PEMBENTUKAN MADURA SEBAGAI PROVINSI MENURUT HUKUM INDONESIA

Imam S Arifin, Sri Setiadji & Hufron
Jurnal Yustitia Vol. 22 No. 2 2021
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.53712/yustitia.v22i2.1336
Detail Sumber

URGENSI OTONOMI KHUSUS BATAM DIKAITKAN DENGAN PELAKSANAAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015

Muhammad Sapta Murti
Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Vol. 3 No. 2 2014
11 Peraturan Terhubung DOI: 10.33331/rechtsvinding.v3i2.41
Detail Sumber

Pemekaran Kota Sofifi Maluku Utara sebagai Daerah Persiapan Otonomi Baru Ditinjau dari UU No 23 Tahun 2014

Awaluddin Awaluddin, Idzam Faitanu, Hasbi Hasan
Jurnal Penelitian Hukum Legalitas Vol. 10 No. 1 2016
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.31479/jphl.v9i2.84
Detail Sumber

Menuju Kota Tanjung Selor Dalam Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Dedi Herdianto, Otih Handayani
Jurnal Hukum Sasana Vol. 8 No. 2 2022
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.31599/sasana.v8i2.1278
Detail Sumber

Penyelesaian Sengketa Penyerahan Aset Pasca Pemekaran Daerah

Muharta, Stori, Roza, Darmini
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 1 No. 2 2024
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.60034/1xeqb503
Detail Sumber

EUFORIA OTONOMI DAERAH DALAM BINGKAI POLITIKHUKUM PASCA REFORMASI DI INDONESIA

Jamaludin .
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol. 1 No. 1 2015
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.32503/diversi.v1i1.128
Detail Sumber

POLITIK HUKUM PEMEKARAN DAERAH DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Iskatrinah Iskatrinah
DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 2017
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.30596/dll.v2i1.1134
Detail Sumber

THE DYNAMICS OF REGIONAL EXPANSION AND ITS IMPLICATIONS FOR PUBLIC SERVICES

Ahmat, Ahmat
AS-SÂIS (JURNAL HUKUM TATA NEGARA ISLAM/SIYASAH) Vol. 8 No. 2 2024
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.30821/as-sais.v8i2.25445
Detail Sumber

Berita Terkait

Seleksi Hakim Agung 2026 di Tengah Kritik Antara Prosedur dan Integritas
07 Sep 2026

Seleksi Hakim Agung 2026 di Tengah Kritik Antara Prosedur dan Integritas

Proses seleksi Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc tahun 2026 yang dilakukan KY dan disetujui DPR menuai kritik terkait transparansi, integritas, partisipasi publik, serta potensi konflik kepentingan. Berbagai pihak mendorong perbaikan mekanisme seleksi untuk memastikan terpilihnya hakim yang independen dan berintegritas.

Baca selengkapnya
Seleksi Mandiri PMB Unsoed yang Tidak Mandiri
03 Sep 2026

Seleksi Mandiri PMB Unsoed yang Tidak Mandiri

KPK menetap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat, 21 Agustus lalu, telah menetapkan status tersangka pada 6 (enam) orang yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi penerimaan mahasiswa baru (PMB) di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed). Duduk perkara yang melatarbelakangi dugaan tindak pidana korupsi gratifikasi dan pemerasan ialah ditemukannya peristiwa yang terbagi menjadi 3 (tiga) kluster, kluster pertama, penerimaan uang pendaftaran dari orang tua calon mahasiswa baru FK, kedua, penerimaan gratifikasi dan pembelian tiga bidang tanah, dan ketiga, pengaturan kuota seleksi dan “mahar” pendaftaran dalam proses seleksi PMB jalur mandiri yang disepakati dengan para pengepul.

Baca selengkapnya
Rekeningku diblokir, Suaraku dibungkam: Menilik Kewenangan Pemblokiran Rekening oleh Bank Mandiri
26 Agt 2026

Rekeningku diblokir, Suaraku dibungkam: Menilik Kewenangan Pemblokiran Rekening oleh Bank Mandiri

Pemblokiran rekening Supriyono senilai Rp80,9 juta oleh Bank Mandiri atas permintaan aparat penegak hukum memunculkan polemik mengenai dasar hukum dan mekanisme yang digunakan. Kepolisian menyebut tindakan tersebut sebagai penundaan transaksi selama lima hari berdasarkan UU TPPU dan UU P2SK, sementara YLBHI menilai terdapat persoalan dalam penerapan dasar hukum serta prosedurnya.

Baca selengkapnya
Demo di Bundaran HI: Boleh atau Tidak?
20 Agt 2026

Demo di Bundaran HI: Boleh atau Tidak?

Demonstrasi mahasiswa bertajuk #MerebutKemerdekaan pada 18 Agustus 2026 gagal mencapai Bundaran HI setelah tertahan barikade polisi di depan Gedung UOB. Mahasiswa menegaskan telah memenuhi kewajiban pemberitahuan aksi, sementara polisi menjelaskan keberatannya murni soal pertimbangan teknis lalu lintas, bukan larangan dalam undang-undang. Hingga kini, pertanyaan apakah demo di Bundaran HI sebenarnya boleh atau tidak masih menjadi perdebatan yang belum terjawab secara resmi.

Baca selengkapnya
KPK Tetapkan 8 Tersangka Dugaan Pemerasan Izin Tinggal WNA, Ditaksir Rp145,5 Miliar
02 Jul 2026

KPK Tetapkan 8 Tersangka Dugaan Pemerasan Izin Tinggal WNA, Ditaksir Rp145,5 Miliar

Direktorat Jenderal Imigrasi melantik 13 pejabat tinggi pada Senin (22/6/2026) untuk mengisi sejumlah kursi yang kosongtermasuk Kepala Kanwil Imigrasi Jawa Barat dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat setelah pejabat sebelumnya terjerat operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada awal Juni 2026. OTT itu mengusut dugaan pemerasan dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing dengan nilai dugaan keuntungan sekitar Rp145,5 miliar dan menyeret delapan tersangka, di antaranya mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.