Lewati ke konten utama

Luar Negeri

Berita hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia di sektor Luar Negeri, dikumpulkan dan saling ditautkan oleh Peta Hukum.

Sub-sektor

Ekstradisi Hubungan Diplomatik Perjanjian Internasional Perlindungan WNI Politik Luar Negeri

Berita Luar Negeri

Lihat di daftar berita
Tak Lagi Terbatas Enam Kategori: Ambiguitas Persetujuan DPR atas Perjanjian Internasional Luar Negeri

Tak Lagi Terbatas Enam Kategori: Ambiguitas Persetujuan DPR atas Perjanjian Internasional

Ketidakjelasan kriteria perjanjian internasional yang memerlukan persetujuan DPR pasca Putusan MK No. 13/PUU-XVI/2018 muncul karena perluasa... Tinggal Indonesia yang Tersisa, RI Percepat Keanggotaan HCCH di Antara Negara ASEAN Luar Negeri

Tinggal Indonesia yang Tersisa, RI Percepat Keanggotaan HCCH di Antara Negara ASEAN

Indonesia berada di ambang menjadi anggota penuh Hague Conference on Private International Law (HCCH) setelah mengesahkan Statuta HCCH lewat... Indonesia Tarik Pulang Buronan Red Notice Lewat Ekstradisi dari Maroko Luar Negeri

Indonesia Tarik Pulang Buronan Red Notice Lewat Ekstradisi dari Maroko

Polri melalui Divisi Hubungan Internasional berhasil memulangkan Michael Steven — bos PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life) berstatus burona...

Peraturan Luar Negeri

Semua Peraturan
UU No. 95 / 2024

Tentang Kabupaten Ogan Komering Ulu Di Provinsi Sumatera Selatan

Berlaku UU No. 58 / 2024

Tentang Kota Solok Di Provinsi Sumatera Barat

Berlaku PP No. 46 / 2022

Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Pertambangan

Berlaku PP No. 58 / 2021

Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Penyerahan Air Bersih Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Tidak Berlaku PP No. 69 / 2020

Tentang Tata Cara Penetapan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

Tidak Berlaku PP No. 30 / 2020

Tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka

Tidak Berlaku
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.