Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2022 Tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Data tidak tersedia
Bentuk Peraturan
:Data tidak tersedia
Instansi / Pemrakarsa
:Data tidak tersedia
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:PERPRES
Bentuk Singkat
:Perpres
Nomor
:112
Tahun
:2022
Tempat Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Pengundangan
:Data tidak tersedia
Tanggal Berlaku
:Data tidak tersedia
Status
:Data tidak tersedia
Bahasa
:Data tidak tersedia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:Data tidak tersedia
URL Sumber
:Data tidak tersedia
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Energi dan Sumber Daya Mineral
Subsektor
:
Energi Baru Terbarukan (EBT)
Sub Subsektor
:
Regulasi Transisi Energi
Dokumen (Lampiran)
: File tidak tersedia

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!

Paper Terkait

Precautionary Principle: Perumusan Kebijakan Pengelolaan Energi Baru Terbarukan

Yustika, Anindya
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 5 No. 1 2024
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/zaaken.v5i1.31851
Detail Sumber

Analisis Yuridis Kerangka Hukum Pencapaian Net Zero Emission Mengenai Perlindungan Hak atas Lingkungan Hidup terhadap Operasional PLTU Batubara di Indonesia

Hidayat, Muhammad Rahmadzani
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol. 4 No. 1 2026
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.5281/zenodo.17850658
Detail Sumber

Legal Harmonization for Energy Transitions: Embedding SDG 7 and Paris Agreement Norms in National Renewable Energy Law

Supangat, Ajis, Tridianto, Ari, Parwati, Anak Agung Dewi Intan, Simanungkalit, Robert L., Saputra , Dedi
Legalis : Journal of Law Review Vol. 3 No. 1 2025
1 Peraturan Terhubung DOI: 10.61978/legalis.v3i1.1128
Detail Sumber

KETIDAKPASTIAN HUKUM DAN INVESTASI DALAM HILIRISASI: STUDI KOMPARATIF INDONESIA DAN CHINA DALAM PENGEMBANGAN ENERGI TERBARUKAN

Putri, Indah Rizki
Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Vol. 14 No. 1 2025
15 Peraturan Terhubung DOI: 10.33331/rechtsvinding.v14i1.2061
Detail Sumber

Ketidakpastian Hukum Penerapan Pajak Karbon Terhadap Investor Asing di Sektor Energi Non-EBT: Tinjauan dari Perspektif Hukum Investasi : Indonesia, 2021–2025

Dwi Marlianto
Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara Vol. 2 No. 5 2025
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.62383/hukum.v2i5.647
Detail Sumber

Problematika Hukum Renewable Energy Dalam Menciptakan Green Investment Pada Sektor Pariwisata : Peluang Dan Tantangan

Nengah Teguh Artha Sedana, Ni Made Suartini, Lis Julianti, Made Emy Andayani Citra, A.A Kt. Sudiana
Jurnal Hukum Saraswati Vol. 7 No. 02 2025
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.36733/jhshs.v7i02.12708
Detail Sumber

Penanaman Modal Asing dalam Transisi Energi di Indonesia dan Tantangannya

Bobby Permana Putra
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol. 6 No. 11 2025
12 Peraturan Terhubung DOI: 10.56370/jhlg.v6i11.2075
Detail Sumber

ANALISIS POTENSI DAN MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA DALAM IMPLEMENTASI PARIS AGREEMENT TERHADAP ENERGI TERBARUKAN DI INDONESIA

Medina, Dayu Medina, Dewi Enggriyeni
jurnal hukum das sollen Vol. 11 No. 2 2025
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.32520/das-sollen.v11i2.4882
Detail Sumber

Strategi Hukum dan Kebijakan Publik dalam Mewujudkan Transisi Energi Berkeadilan di Era Perubahan Iklim

Nancy, Nancy, Miharja, Marjan
IBLAM Law Review Vol. 6 No. 1 2026
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.52249/ilr.v6i1.652
Detail Sumber

Berita Terkait

Ambisi Energi Bersih di Tengah Tantangan Regulasi
03 Sep 2026

Ambisi Energi Bersih di Tengah Tantangan Regulasi

Pemerintah meluncurkan proyek PLTS 100 GWp sebagai bagian dari transisi energi, dengan kebutuhan sekitar 24.000 hektare lahan dan investasi lebih dari Rp1.000 triliun. Besarnya skala proyek menuntut kesiapan regulasi, penyediaan lahan, jaringan listrik, serta mekanisme pembiayaan yang jelas agar target pembangunan dapat tercapai.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.