Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Data tidak tersedia
Bentuk Peraturan
:Data tidak tersedia
Instansi / Pemrakarsa
:Data tidak tersedia
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:PP
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:33
Tahun
:2006
Tempat Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Pengundangan
:Data tidak tersedia
Tanggal Berlaku
:Data tidak tersedia
Status
:Data tidak tersedia
Bahasa
:Data tidak tersedia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:Data tidak tersedia
URL Sumber
:Data tidak tersedia
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Administrasi Pemerintahan & Pembangunan
Subsektor
:
Ketenteraman & Ketertiban Umum
Sub Subsektor
:
Penegakan Perda
Dokumen (Lampiran)
: File tidak tersedia

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!

Paper Terkait

KAJIAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN NEGARA DALAM PUTUSAN NOMOR 2633/K/PID.SUS/2018

Rofi'i, Imam
Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 04 2020
23 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v7i4.33677
Detail Sumber

KAJIAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN NEGARA DALAM PUTUSAN NOMOR 2633/K/PID.SUS/2018

Rofi'i, Imam
Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 4 2020
23 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v7i4.33677
Detail Sumber

Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Bentuk Persero

Sandi, Meidy Yanto, Hadin Muhjad, Muhammad, Syaufi, Ahmad
Notary Law Journal Vol. 2 No. 3 2023
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.32801/nolaj.v2i3.45
Detail Sumber

Penggelapan Uang Titipan Pembayaran Pajak Bumi Bangunan oleh Notaris/PPAT dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi

Utami, Putri Resa, Effendy, Mohammad, Mispansyah, Mispansyah
Notary Law Journal Vol. 1 No. 2 2022
11 Peraturan Terhubung DOI: 10.32801/nolaj.v1i2.13
Detail Sumber

STATUS HUKUM KEUANGAN PERSEROAN TERBATAS (PERSERO) BERDASARKAN TEORI BADAN HUKUM DAN TEORI TRANSFORMASI KEUANGAN

Debby Debby
Justitia et Pax Vol. 37 No. 2 2021
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.24002/jep.v37i2.4183
Detail Sumber

STATUS HUKUM KEUANGAN PERSEROAN TERBATAS (PERSERO) BERDASARKAN TEORI BADAN HUKUM DAN TEORI TRANSFORMASI KEUANGAN

Debby, Debby
Justitia et Pax Vol. 37 No. 2 2021
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.24002/jep.v37i2.4183
Detail Sumber

Kebijakan Hapus Buku dan Hapus Tagih dalam Penyelesaian Kredit Macet Perbankan

Nanang Tri Budiman
JURNAL RECHTENS Vol. 4 No. 1 2015
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.36835/rechtens.v4i1.111
Detail Sumber

Korupsi di Badan Usaha Milik Negara Khususnya Perusahaan Perseroan: Suatu Kajian atas Makna Kekayaan Negara yang Dipisahkan dan Keuangan Negara

Ridwan Khairandy
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 16 No. 1 2009
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.20885/iustum.vol16.iss1.art5
Detail Sumber

Berita Terkait

AI ikut berkampanye: Tantangan Pemilu 2029
03 Sep 2026

AI ikut berkampanye: Tantangan Pemilu 2029

Penggunaan AI menjadi tantangan baru bagi Pemilu 2029 karena deepfake dapat digunakan untuk menyebarkan disinformasi dan memanipulasi pemilih. Fenomena ini telah terjadi di Taiwan pada Pemilu 2024, sementara aturan Pemilu Indonesia belum secara spesifik mengatur konten politik berbasis AI. Karena itu, diperlukan AI disclosure melalui pelabelan konten yang dibuat atau dimodifikasi secara material menggunakan AI, demi menjamin transparansi bagi pemilih.

Baca selengkapnya
PPPK dan Honorer Tak Boleh Diberhentikan, DPR-Pemerintah Sepakati Relaksasi Belanja Pegawai
02 Jul 2026

PPPK dan Honorer Tak Boleh Diberhentikan, DPR-Pemerintah Sepakati Relaksasi Belanja Pegawai

Komisi II DPR bersama pemerintah menyepakati bahwa PPPK, PPPK Paruh Waktu, dan honorer yang telah diangkat tidak boleh diberhentikan meski daerah terbentur batas belanja pegawai 30 persen APBD. Sebagai jalan keluar, masa transisi penerapan UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah akan diperpanjang melalui Undang-Undang APBN.

Baca selengkapnya
Nasib PPPK dan Revisi UU ASN Jadi Sorotan: DPR Dorong Pembiayaan via APBN, Pemerintah Terikat Putusan MK
02 Jul 2026

Nasib PPPK dan Revisi UU ASN Jadi Sorotan: DPR Dorong Pembiayaan via APBN, Pemerintah Terikat Putusan MK

Persoalan status dan pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta PPPK Paruh Waktu di daerah kembali mengemuka — DPR mendorong pembiayaannya melalui APBN sekaligus memperkuat desakan revisi Undang-Undang ASN. Pada saat bersamaan, pemerintah terikat dua putusan Mahkamah Konstitusi: kewajiban membentuk lembaga pengawas sistem merit yang independen dan prioritas pengangkatan guru honorer menjadi PPPK.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.